Category: Sapa Haji Indonesia

Jeddah (uradio.id) — Sebanyak 10.060 jamaah umrah Indonesia telah kembali ke Tanah Air dalam periode 28 Februari hingga 3 Maret 2026. Pemulangan berlangsung dengan pengawasan intensif dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah di tengah dinamika eskalasi kawasan.

Berdasarkan data per 3 Maret 2026 pukul 23.40 waktu setempat, sebanyak 2.278 jamaah tengah dalam proses kepulangan melalui Bandara Internasional King Abdulaziz. Pengawasan dilakukan langsung oleh Staf Teknis Urusan Haji dan Umrah KJRI Jeddah di seluruh titik layanan, khususnya Terminal 1 dan Terminal Haji.

Staf Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah, Muhammad Ilham Effendy, menegaskan bahwa perlindungan jamaah menjadi prioritas utama dalam setiap tahapan pemulangan, terutama di tengah situasi yang memengaruhi jadwal penerbangan.

“Kami memastikan seluruh jamaah mendapatkan pendampingan langsung sejak proses check-in hingga keberangkatan. Negara hadir memberikan perlindungan, khususnya bagi yang menghadapi kendala penerbangan,” ujarnya.

Meski mayoritas jamaah kembali sesuai jadwal, tercatat 300 jamaah mengalami keterlambatan penerbangan (stranded). Mereka tersebar di Kota Jeddah dan Makkah dengan kendala utama pada jadwal penerbangan lanjutan serta koordinasi visa dan transit.

Merespons hal tersebut, KJRI Jeddah melakukan sejumlah langkah konkret, mulai dari koordinasi berkelanjutan dengan maskapai untuk kepastian jadwal, memastikan konsumsi dan kebutuhan dasar jamaah terpenuhi, hingga percepatan administrasi bersama pihak travel dan penanggung jawab visa. Pemantauan dilakukan secara bergiliran selama 24 jam guna mengantisipasi potensi penumpukan jamaah di bandara.

Ilham menegaskan, seluruh kondisi masih dalam kendali. “Kami siaga 24 jam. Tidak boleh ada jamaah yang merasa ditinggalkan. Pendampingan adalah tanggung jawab yang kami jalankan sepenuhnya,” tegasnya.

Pada 3 Maret 2026 tidak terdapat pemulangan jamaah melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdulaziz. Secara umum, proses pengawasan dan pendampingan berjalan baik, dengan seluruh petugas tetap siaga demi menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepastian kepulangan jamaah umrah Indonesia.

Sumber : Kemenhaj RI
Pewarta: hebatdiki | uradio.id

Jakarta (uradio.id) — Dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah berdampak langsung terhadap perjalanan ibadah umrah jemaah Indonesia. Merespons situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) menggelar rapat koordinasi lintas sektor guna memperkuat perlindungan dan memastikan kepastian layanan bagi jemaah terdampak.

Berikut 10 upaya yang disepakati dalam rapat koordinasi tersebut:

1. Sepakat membentuk Pusat Koordinasi terpadu antara pemangku kepentingan yaitu Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Perusahaan Penerbangan dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU);

2. ⁠Seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan pertukaran data atau mengupdate informasi yang dibutuhkan untuk penanganan perjalanan Ibadah Umrah;

3. ⁠Kementerian Luar Negeri RI mengimbau kepada PPIU agar mempertimbangkan penundaan keberangkatan calon jamaah Umrah untuk sementara waktu hingga kondisi keamanan wilayah udara dari dan menuju Arab Saudi dinilai lebih kondusif;

4. ⁠Kementerian Perhubungan berkomitmen akan memberikan kemudahan izin extra flight dan izin terbang bagi perusahaan penerbangan yang membutuhkan;

5. ⁠Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen akan memberikan kemudahan pembatalan atau penundaan keberangkatan bagi jamaah/penumpang yang akan menunda keberangkatan namun sudah terbit visanya;

6. ⁠Perusahaan penerbangan berkomitmen untuk memberikan kebijakan yang terbaik bagi jamaah umrah terkait tiket refund, reschedule, dan re-route tanpa dikenakan biaya, untuk layanan akomodasi dan konsumsi baik yang tertunda kepulangannya di Arab Saudi maupun yang tertahan di negara-negara transit asal pesawat, sesuai kebijakan maskapai masing-masing;

7. ⁠Perusahaan penerbangan utama berkomitmen akan melaksanakan transfer penumpang kepada perusahaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan penerbangan utama dan mengupayakan untuk adaya ekstra flight untuk mengangkut jamaah yang stranded di Jeddah dan Madinah;

8. ⁠Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang tetap memberangkatkan jamaahnya ke Arab Saudi dengan pertimbangan telah terikat kontrak layanan dan telah mengeluarkan biaya yang besar, wajib menjamin keselamatan dan keamanan jemaahnya sampai kembali lagi ke Tanah Air, dan PPIU wajib memberikan edukasi kepada jamaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

9. ⁠Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berkomitmen bahwa bagi yang belum terikat kontrak layanan di Arab Saudi diharapkan dapat menunda keberangkatan, namun apabila tetap diberangkatkan maka PPIU wajib memberikan edukasi kepada jemaah terkait kondisi terkini di wilayah Timur Tengah;

10. ⁠Kementerian Haji dan Umrah RI akan mengkomunikasikan kompensasi/restitusi/refund visa, akomodasi, konsumsi dan transportasi darat untuk calon jamaah umrah yang gagal berangkat karena adanya larangan penerbangan di sejumlah negara transit.

Pemerintah memastikan koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjaga keselamatan, kenyamanan, dan kepastian pelayanan bagi jamaah umrah Indonesia di tengah dinamika global.

Sumber: Biro Humas Kementerian Haji dan Umrah
Pewarta: hebatdiki | uradio.id

Jakarta — Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia memastikan pelindungan jamaah umrah tetap menjadi prioritas utama di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah dan situasi penerbangan internasional. Pemerintah menegaskan seluruh proses penanganan dilakukan secara terukur, terkoordinasi, dan mengutamakan keselamatan jamaah.

Juru Bicara Kemenhaj RI, Ichsan Marsha, menyampaikan bahwa proses pemulangan jemaah ke Tanah Air terus berjalan bertahap. Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali dengan aman.

“Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jamaah dapat pulang secara bertahap dan tertib,” ujar Ichsan di Jakarta, Senin (2/3/2026).

Rinciannya, pada 28 Februari 2026 sebanyak 4.200 jemaah pulang menggunakan 12 penerbangan. Sementara pada 1 Maret 2026, sebanyak 2.047 jamaah kembali melalui 5 penerbangan. Pemerintah memastikan koordinasi dengan maskapai dan otoritas terkait terus diperkuat guna menjamin kelancaran kepulangan.

Di sisi lain, terdapat 43.363 calon jamaah umrah dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang dijadwalkan berangkat hingga sebelum musim haji pada 18 April 2026. Kemenhaj menegaskan setiap PPIU wajib menjalankan tanggung jawab penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan di Arab Saudi, hingga kepulangan jamaah.

Negara, lanjut Ichsan, hadir dalam setiap aspek pelindungan. Jamaah yang menghadapi kendala hukum, situasi darurat, atau persoalan lain di Arab Saudi maupun negara transit diminta segera menghubungi KBRI atau KJRI setempat. Koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan RI di luar negeri terus diintensifkan.

Demi keselamatan, Kemenhaj juga mengimbau jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan hingga kondisi kawasan kembali kondusif.

Pewarta: Hebatdiki
Sumber: Biro Humas Kemenhaj RI

Wahidin Halim, Anggota Komisi VIII DPR RI, menggelar pertemuan bersama petugas haji 2026 di kediamannya, kawasan Pinang, Kota Tangerang, Senin (2/03/26). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 50 peserta yang terdiri dari Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, PPIH Kloter, serta Tenaga Kesehatan Haji (TKH) wilayah Banten.

Pertemuan membahas sosialisasi undang-undang perhajian serta kesiapan petugas dalam menghadapi penyelenggaraan haji tahun 2026. Dalam arahannya, Wahidin menyinggung perkembangan eskalasi konflik di Timur Tengah. Menurutnya, situasi tersebut diharapkan tidak berlangsung lama sehingga pemberangkatan jemaah haji Indonesia pada 2026 dapat tetap berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

“Insya Allah perang tidak akan lama. Kita optimistis jemaah haji 2026 bisa diberangkatkan sesuai agenda,” ujarnya di hadapan para petugas.

Selain itu, Wahidin juga menyampaikan masukan kepada Menteri Haji agar petugas haji 2026 yang belum pernah menunaikan ibadah haji dapat diberikan kesempatan berhaji, termasuk melaksanakan wukuf di Arafah, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.

Dalam kesempatan tersebut turut disampaikan bahwa Manasik Haji Nasional untuk wilayah Kota Tangerang akan digelar pasca-Lebaran 1447 Hijriah sebagai bagian dari persiapan teknis dan spiritual menjelang musim haji.

Kegiatan berlangsung dalam suasana santai dan dialogis. Para petugas memanfaatkan forum tersebut untuk berdiskusi dan mempererat silaturahmi sesama petugas haji 2026 se-Banten.

Acara ditutup dengan buka puasa bersama, dilanjutkan salat Maghrib berjamaah, serta sesi foto bersama.

URADIO.ID, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI mengimbau jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan. Imbauan ini disampaikan menyusul perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang dinilai semakin dinamis dan tidak menentu.

Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan keselamatan warga negara. “Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami mengimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujarnya di Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Pemerintah juga meminta jemaah umrah yang saat ini berada di Arab Saudi beserta keluarga di Tanah Air agar tetap tenang dan tidak panik. Kemenhaj bersama Kementerian Luar Negeri RI terus berkoordinasi dengan otoritas Arab Saudi, maskapai penerbangan, serta Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) guna memastikan jemaah yang mengalami penundaan kepulangan mendapatkan penanganan yang baik.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan ketersediaan akomodasi yang aman dan layak bagi jemaah yang tertunda, baik di hotel maupun lokasi lainnya. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan senantiasa merujuk pada sumber resmi guna menghindari keresahan.

Terkait penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M, pemerintah memastikan hingga kini belum ada dampak terhadap tahapan persiapan yang tengah berjalan. Seluruh proses perencanaan dan koordinasi disebut tetap berlangsung sesuai jadwal. Pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah yang diperlukan demi keselamatan dan kenyamanan jemaah.

JAKARTA — Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah berdampak pada sejumlah penerbangan dari dan menuju Arab Saudi. Beberapa maskapai melakukan perubahan rute hingga penundaan jadwal sebagai langkah antisipatif atas dinamika keamanan regional. Situasi ini turut memengaruhi jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah umrah Indonesia.

Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan seluruh jemaah dalam kondisi terpantau. Berdasarkan laporan melalui Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), tercatat 58.873 jemaah umrah Indonesia saat ini berada di Arab Saudi. Pemerintah menegaskan koordinasi dilakukan secara intensif dengan perwakilan RI dan otoritas setempat.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, mengimbau jemaah agar tetap tenang dan tidak panik. Ia meminta seluruh jemaah berkoordinasi dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masing-masing untuk memperoleh informasi resmi dan terkini.

Kemenhaj juga meminta PPIU aktif berkomunikasi dengan Kantor Urusan Haji (KUH), KJRI Jeddah, dan KBRI Riyadh agar setiap perkembangan dapat ditindaklanjuti cepat dan tepat. Pemerintah menegaskan keamanan dan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama di tengah situasi yang berkembang.

Keluarga jemaah di Tanah Air diimbau tidak terpengaruh informasi yang belum jelas sumbernya. Negara, melalui Kemenhaj dan perwakilan RI, terus hadir memberikan pelindungan maksimal, memastikan ibadah umrah tetap berjalan dengan aman, tertib, dan terlayani dengan baik.