URADIO.ID, Kemacetan lalu lintas hingga kecelakaan yang merenggut korban jiwa akibat kendaraan angkutan berat kembali menjadi perhatian publik di kawasan Jakarta Utara. Aktivitas logistik yang padat di sekitar wilayah pelabuhan dinilai membawa dampak langsung bagi masyarakat, terutama para pengguna jalan yang setiap hari harus berbagi ruang dengan truk kontainer dan kendaraan bertonase besar.
Persoalan tersebut mengemuka dalam program diskusi publik UTalk yang ditayangkan melalui kanal YouTube milik URadio Official dan siarkan melalui radio streaming uradio,id. Program ini menghadirkan berbagai narasumber dari unsur masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga pemerintah untuk membahas dinamika tata kelola kawasan pelabuhan yang kerap menjadi sorotan. Tayangan Utalk berdurasi 90 menit seperti biasa dipandu oleh Ki Sandi Suryadinata.
Dalam forum tersebut, Anung MHD, Koordinator Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Menggugat (AJUM), menegaskan bahwa meningkatnya mobilitas kendaraan berat telah memunculkan berbagai persoalan baru bagi warga. Selain memicu kemacetan panjang di sejumlah ruas jalan, keberadaan truk kontainer juga dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan.
Tokoh masyarakat Apek Saiman menambahkan bahwa masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan kerap menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Ia menilai perlu adanya perhatian serius terhadap keselamatan warga yang setiap hari beraktivitas di jalur yang sama dengan kendaraan logistik berukuran besar.
Dari sudut pandang akademik, Assoc. Prof. Firdaus Syam, Ph.D, Sosiolog Universitas Nasional, menilai bahwa pembangunan kawasan pelabuhan tidak dapat hanya dilihat dari perspektif ekonomi semata. Menurutnya, pertumbuhan aktivitas logistik harus diimbangi dengan tata kelola sosial yang mampu melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan.
Sementara itu, Khairul Mahali dari Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (ASDEKI) menjelaskan bahwa sektor logistik membutuhkan kepastian regulasi dan sistem pengelolaan yang lebih tertata agar aktivitas distribusi dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungan sekitar.
Dari sisi pemerintah daerah, Rudy Saptari, Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara, menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya menata lalu lintas angkutan barang agar tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan serta ketertiban wilayah. Menurut Rudy Saptari pihaknya kerap melakukan tindakan operasi penertiban terhadap angkutan tidak layak jalan dengan melibatkan unsur TNI dan POLRI.
Diskusi yang berlangsung dinamis tersebut akhirnya menghasilkan satu kesepahaman penting. Para narasumber sepakat bahwa berbagai persoalan di kawasan pelabuhan tidak dapat diselesaikan secara parsial. Diperlukan dialog dan kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk merumuskan perencanaan tata kelola pelabuhan yang tidak mengabaikan aspek sosial masyarakat.
Melalui langkah tersebut, diharapkan setiap regulasi yang lahir dapat memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pihak—baik pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, sektor swasta, maupun masyarakat yang hidup dan beraktivitas di sekitarnya.
Pembaca dapat menyimak tayangan di kanal Youtube URadio Official:
https://youtube.com/live/zVPGRu9nA-w?feature=share