Jakarta, URADIO.ID – Komisaris Independen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, Ilhamsyah, yang akrab disapa Boing, melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Aliansi Jakarta Utara Menggugat (AJUM), Jumat (17/7). Dalam kunjungan tersebut, Ilhamsyah bertemu langsung dengan Koordinator AJUM, Anung MHD, untuk mendengarkan berbagai aspirasi serta aktivitas advokasi yang selama ini dilakukan AJUM terkait persoalan lalu lintas angkutan peti kemas menuju dan dari Pelabuhan Tanjung Priok.
Menurut Anung MHD, pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh keakraban. Ilhamsyah ingin memperoleh gambaran secara langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di sekitar kawasan pelabuhan, khususnya konflik antara kendaraan trailer pengangkut peti kemas dengan pengguna jalan lainnya. Aspirasi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya perbaikan tata kelola aktivitas logistik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.
Sejak tahun 2018, AJUM secara konsisten menyuarakan berbagai keluhan masyarakat Jakarta Utara mengenai aktivitas logistik yang dinilai berdampak langsung terhadap keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran mobilitas warga. Berbagai advokasi dilakukan terkait keberadaan sejumlah garasi dan depo peti kemas yang menurut AJUM perlu ditata agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta penegakan aturan, sekaligus meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.
Selain itu, AJUM menginisiasi pengaturan dan pembatasan jam operasional kendaraan trailer pada jam-jam tertentu. Menurut AJUM, tingginya mobilitas kendaraan angkutan peti kemas di sejumlah ruas jalan Jakarta Utara kerap memicu konflik dengan pengguna jalan lain, terutama pengendara sepeda motor dan pejalan kaki. Pengaturan pembatasan operasional kendaraan berat dinilai efektif dan mampu menekan potensi kecelakaan lalu lintas sekaligus mengurangi jumlah korban jiwa.
Dalam kesempatan tersebut, Ilhamsyah menyampaikan bahwa peningkatan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok merupakan konsekuensi dari pertumbuhan sektor logistik nasional. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelabuhan perlu diimbangi dengan penataan tata kelola yang lebih terintegrasi antara pengelola pelabuhan, operator logistik, depo peti kemas, garasi kendaraan trailer, perusahaan angkutan, serta pemerintah sebagai regulator.
“Pertumbuhan aktivitas pelabuhan harus diikuti dengan tata kelola yang semakin baik. Integrasi antar pemangku kepentingan menjadi penting agar arus logistik berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek keselamatan masyarakat dan kenyamanan pengguna jalan,” ujar Ilhamsyah.
Ia menilai berbagai persoalan yang muncul di sekitar kawasan pelabuhan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Dibutuhkan komunikasi yang berkesinambungan serta kolaborasi seluruh pihak agar setiap kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
Ilhamsyah juga menyatakan kesiapannya untuk ikut memfasilitasi komunikasi antara AJUM dengan berbagai instansi yang memiliki kewenangan dan regulasi dalam pengelolaan kawasan kota pelabuhan dan transportasi. Menurutnya, dialog yang konstruktif merupakan langkah awal untuk merumuskan solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
“Saya berharap seluruh pihak dapat duduk bersama, saling mendengarkan, kemudian mencari jalan keluar yang terbaik. Persoalan ini menyangkut kepentingan banyak pihak, sehingga penyelesaiannya pun harus dilakukan secara kolaboratif,” katanya.
Koordinator AJUM, Anung MHD, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi kesediaan Ilhamsyah untuk mendengar secara langsung aspirasi masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara masyarakat sipil dengan para pemangku kepentingan menjadi modal penting dalam membangun tata kelola kawasan pelabuhan yang lebih baik.
AJUM berharap berbagai masukan yang selama ini disampaikan dapat menjadi perhatian dalam proses penyusunan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan penataan depo peti kemas, garasi kendaraan trailer, pengaturan lalu lintas angkutan logistik, serta peningkatan aspek keselamatan di ruas-ruas jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priok.
Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Tanjung Priok menghadapi tantangan berupa meningkatnya volume distribusi logistik yang berdampak pada kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Kondisi tersebut menuntut adanya penguatan koordinasi lintas sektor agar kelancaran arus barang sebagai urat nadi perekonomian nasional dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat pengguna jalan.
Pertemuan antara Komisaris Independen Pelindo dan AJUM diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Dengan semangat kolaborasi, berbagai persoalan yang selama ini muncul di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat diselesaikan melalui langkah-langkah yang terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik tanpa mengurangi peran strategis pelabuhan sebagai gerbang utama perdagangan Indonesia.
Pewarta: Agustian